DASAR HUKUM SATPOLPP

1. Undang - Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ttg Pedoman SatPolPP
4. Permendagri No. 26 Tahun 2005 ttg Ped Pak Dinas, Prlngkapan & Pralatan SatPolPP
5. Permendagri No. 35 Tahun 2005 ttg Pedoman Protap Ops SatPolPP
6. Perda No. 9 Tahun 2008 ttg Pembentukan Lemb Teknis Daerah dan SatPolPP
7. Perda No.7 Tahun 2003 ttg Tramtibum
8. Perda No. 14 Tahun 2002 ttg PPNS
9. Perda No. 15 Tahun 2006 ttg Perub Perda 7 / 2005 ttg Pelarg Mihol
10. Perda No. 4 Tahun 2001 ttg Perub I Perda 7 / 1999 ttg Prostitusi
11.Perbup No. 53 Tahun 2008 ttg Organss & tata kerja SatpolPP Kab Indramayu

Catatan:
1. Perlu dibuat Perda tersendiri tentang Satpol.PP setara Dinas (E.II/b)
2. Perlu Revisi Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Tramtibum mengingat sudah tidak sesuai lagi dgn perkembangan tekhnologi (penyalahgunaan kecanggihan HP & Warnet)
3. Perlu dibuat Perbup tentang Petunjuk Teknis Protapnal Satpol.PP sehingga masyarakat tahu tugas pokok Satpol.PP secara detail.